Problematika Nilai Tukar Petani yang Masih Belum Usai

     Bukan rahasia umum lagi bahwa petani di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Jika waktu dulu pertanian Indonesia pernah mencapai masa kejayaan lewat swasembada beras pada masa orde baru, yang tersisa sekarang hanyalah problematika-problematika pertanian yang tiap hari makin membuat para petani makin sengsara. Entah itu penyempitan lahan demi pengembangan perindustrian dan infrastruktur, permodalan, pencemaran lingkungan, kegagalan panen akibat musim yang tidak tentu, dan lainnya.

     Salah satu problematika yang harus ditilik lebih dalam lagi adalah Nilai Tukar Petani yang masih sangat fluktuatif dan cenderung rendah. Bagi anda yang masih belum tahu, Nilai Tukar Petani atau disingkat NTP merupakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual oleh petani dengan produk yang dibutukan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangganya. Selain itu, angka NTP juga menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dengan produk non pertanian.

     Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), bisa jadi merupakan hasil dari permasalahan utama sektor pertanian Indonesia yang sampai saat ini masih belum usai. Yang pertama adalah minimnya produktivitas hasil pertanian, apapun komoditasnya. Yang kedua adalah rantai pasok yang terlalu panjang dan rumit. Hal itu menjadi katalisator tingginya harga produk pertanian saat sampai ke tangan konsumen. Pun demikian, petani tidak mengalami kesejahteraan.

     Melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani terus mengalami penurunan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Perinciannya Januari 2019 sebesar 103,33, Februari 2019 senilai 102,94, dan Maret 2019 sebesar 102,73. Bahkan, sepanjang tahun lalu, NTP hanya naik sebesar 0,23%. Adapun NTP Desember 2018 dibandingkan Desember 2017 (year-on-year/yoy) kenaikannya juga hanya sebesar 0,1%.

     Turunnya NTP merupakan hal yang patut untuk diwaspadai karena secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Dikarenakan, jumlah petani di Indonesia dapat dikategorikan cukup banyak. Berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018 BPS, jumlah petani di Indonesia mencapai 33,4 juta jiwa, yang tersebar di berbagai provinsi. Paling besar di Jawa Timur, yang mana mencapai 6,29 juta jiwa. Artinya, sekitar 12% dari penduduk Indonesia merupakan petani. Jumlah tersebut cukup besar untuk dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara signifikan.

     Solusi nyata diperlukan untuk menuntaskan masalah ini. Agar dapat memotong rantai pasok yang sangat panjang dan rumit, digitalisasi pertanian dapat diterapakan. Hal ini memungkinkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian secara signifikan, secara kebanyakan konsumen di Indonesia sudah memiliki akses internet. Dan ini juga dapat membebaskan para petani dari jeratan praktik tengkulak yang cenderung selalu merugikan. Yang masih menjadi masalah pada bagian ini adalah, petani desa yang masih belum memiliki akses internet. Hendaknya pemerintah memperbaiki segera dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung di desa-desa yang masih membutuhkan jaringan internet.

     Selain itu, akses permodalan yang mudah saat ini memang sangat diperlukan. Petani umumnya hanya memiliki penghasilan setelah masa panen. Jika lahan petani mengalami cuaca ekstrem maupun serangan hama dan penyakit sehingga gagal panen, harus ada langkah yang cepat agar petani mendapatkan modal kembali untuk memulai usahataninya maupun memulihkan kondisi lahannya. Modal yang dibutuhkan tidak selalu berjumlah besar, namun yang terpenting adalah harus didapatkan secara mudah dan cepat. Sebenarnya, ada beberapa lembaga yang dapat menyediakan modal bagi petani yang membutuhkan, namun sifatnya berupa pinjaman. Pemerintah melalui bank milik negara sudah menyediakan fasilitas melalui kredit. Namun, terdapat permasalahan kredit melalui perbankan yang dirasakan petani, seperti prosedur yang birokratis, tingginya risiko, dan besarnya suku bunga. Sedangkan jika petani memilih untuk melakukan kredit ke lembaga non bank atau informal tentu akan lebih merugikan karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Berbagai kondisi tersebut tentu sangat memberatkan petani dan bisa menjadi permasalahan baru untuk mendapatkan modal.

     Itulah sekelumit solusi yang penulis dapat sampaikan terkait bagaimana cara untuk meningkatkan NTP sekaligus kesejahteraan petani. Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah terkait hal tersebut.

Sumber:

Samuel Pablo. 2019. Petani Makin Tua, Apa yang Harus Dilakukan Presiden Terpilih?. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190412105500-4-66254/petani-makin-tua-apa-yang-harus-dilakukan-presiden-terpilih. Diakses pada 15 April 2019 pukul 01.00.

Badan Pusat Statistik. (2017). Nilai Tukar Petani. https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html#subjekViewTab1. Diakses pada 15 April 2019 pukul 00.30.

Penulis: Kang Alif Mulya
Departemen Sosial